Krisis Iklim Akibat Eksploitasi Energi, Bakal Seperti Apa Gagasan Para Cawapres?

Jakarta, NU Online

Debat keempat untuk calon wakil presiden (cawapres) pada 21 Januari 2024 salah satunya membahas sub tema energi. Dalam upaya menghadapi krisis iklim yang semakin memprihatinkan akibat pengambilan energi dari hasil pertambangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi solusi mendesak.

Dosen Ilmu Lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Isna Rahmawati menjelaskan dampak baik dan buruk antara energi terbarukan dan energi fosil atau energi yang dihasilkan dari barang tambang.

Menurut Isna, Energi terbarukan yang bersumber dari alam dan minim polusi, dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan energi fosil. Akibatnya lingkungan dapat lebih lestari dan ekosistem alam tidak terganggu sehingga keduanya dapat berjalan secara seiringan.

"Penggunaan energi baru dan terbarukan sangat penting saat ini mengingat krisis iklim yang makin parah sementara kebutuhan konsumsi energi di masyarakat semakin besar," kata Isna kepada NU Online (16/1/2024) di Jakarta.

Isna menganggap, pemanfaatan energi terbarukan sangat diperlukan untuk menggantikan energi fosil yang ketersediaannya terbatas dan menghasilkan polutan dalam jumlah besar. Dirinya menyatakan bahwa energi baru dan terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam dan ketika dimanfaatkan menghasilkan polutan yang minim.

"Indonesia memiliki energi alternatif seperti energi matahari, energi angin, energi air, energi panas bumi dan bioenergi yang melimpah namun pemanfaatannya saat ini belum maksimal," kata Isna.

Lebih lanjut, Isna memaparkan bahwa menurut Dewan Energi Nasional pada tahun 2017, potensi energi baru terbarukan di Indonesia paling besar adalah energi matahari (207.898 MW), energi air (75.091 MW), energi angin (60.647 MW), bioenergy (32.654 MW) dan energi panas bumi (29.544 MW). 

"Potensi energi baru terbarukan ini jika dikelola dengan baik akan mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil," terangnya.

Terkait energi fosil, lulusan Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro (Undip) mengatakan bahwa energi tersebut memiliki ketersediaan terbatas dan menyebabkan dampak lingkungan yang serius, menjadi fokus perbandingan dalam menentukan arah masa depan energi di Indonesia.

"Energi fosil memiliki ketersediaan terbatas dan membutuhkan waktu yang lama untuk memproduksinya, energi fosil didapatkan dengan proses eksploitasi yang merusak lingkungan," katanya sebagai pembanding.

Sementara itu, Isna sangat menyoroti proses eksploitasi yang melibatkan penambangan terbuka dapat merusak habitat, mencemari air, tanah, dan udara. Tambahan lagi, emisi karbon yang dihasilkan oleh energi fosil berkontribusi pada pemanasan global dan menghasilkan polutan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh.

"Proses eksploitasi yang merusak lingkungan dimana penambangan terbuka dilakukan dengan menghancurkan habitat permanen, merusak lanskap (Bentangan alam), mencemari air, tanah dan udara bahkan menimbulkan lubang-lubang hasil tambang yang memiliki resiko banjir dan tanah longsor, 

Dengan berbagai pertimbangan ini, Isna menyampaikan agar pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat lebih memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan sebagai langkah nyata untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan menanggapi tantangan krisis iklim yang semakin mendesak.

"Pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pada masa sekarang dan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang," terangnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan, debat keempat pemilihan presiden (pilpres) 2024 untuk para cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta pada Ahad (21/1/2024) pukul 19.00 WIB.

Calon wakil presiden (cawapres) yakni Abdul Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Prof Mohamad Mahfud MD akan beradu gagasan mengenai Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.